JAKARTA | Semangat24.com – Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Kudus dan Garut dalam mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat permanen di wilayah masing-masing.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan program prioritas nasional tersebut, yang bertujuan memutus rantai kemiskinan.
“Saya senang karena Kudus dan Garut berinisiatif mempercepat program Sekolah Rakyat. Ini bagian dari upaya memutus transmisi kemiskinan,” ujar Agus Jabo dalam audiensi di kantor Kementerian Sosial, Rabu (29/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, selain membahas percepatan pembangunan sekolah, juga dibicarakan penguatan kesiapsiagaan bencana melalui program Kampung Siaga Bencana (KSB).
Perwakilan DPRD Kudus, Valerie, mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 6.000 Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayahnya. Kondisi ini menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian bersama.
“Masih banyak anak tidak sekolah akibat berbagai persoalan di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kendala utama pembangunan Sekolah Rakyat di Kudus saat ini adalah keterbatasan lahan.
Agus Jabo menegaskan, program Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari kelompok ekonomi terbawah, yakni desil 1 dan 2 dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagai bagian dari target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026.
Ia juga menekankan bahwa sekolah tersebut harus memiliki fasilitas lengkap, mulai dari asrama, ruang kelas, dapur, perpustakaan, hingga tempat ibadah.
“Sekolah Rakyat harus unggul dan layak, bukan sekadar ada,” tegasnya.
Untuk pembangunan sekolah permanen, pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan minimal 6,8 hektar yang memenuhi syarat teknis, seperti tidak berada di kawasan rawan bencana dan memiliki kontur yang sesuai.
Selain isu pendidikan, Kudus juga dihadapkan pada potensi bencana seperti banjir dan longsor. Hal ini mendorong perlunya penguatan program KSB, termasuk penyediaan bufferstock dan dapur umum di tingkat desa.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Garut, Marlinda, menyampaikan bahwa pihaknya telah memiliki Sekolah Rakyat rintisan dengan 75 siswa dalam empat rombongan belajar. Namun, Garut juga menghadapi kendala serupa terkait ketersediaan lahan untuk pembangunan permanen.
Ia juga mengusulkan penguatan program Kampung Siaga Bencana di wilayahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wamensos mendorong pemerintah daerah segera mengajukan pembentukan KSB melalui pemerintah kabupaten.
“Silakan ajukan ke bupati untuk pembentukan KSB dan lumbung sosial,” katanya.
Kementerian Sosial sendiri memiliki skema bantuan sosial adaptif dalam penanganan bencana, mulai dari tahap pra-bencana, tanggap darurat, hingga pemulihan.
Di akhir pertemuan, Agus Jabo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi berbagai kendala di lapangan.
“Kalau daerah mengalami kendala, segera koordinasi. Jika tidak mampu, naikkan ke pusat agar kita cari solusi bersama,” pungkasnya.(Sasongko)
