BANYUMAS | Semangat24.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan sampah secara nasional saat meninjau TPST BLE Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (28/4/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Presiden menyebut pengelolaan sampah kini menjadi prioritas nasional. Pemerintah pusat, kata dia, akan memperkuat dukungan kepada daerah melalui bantuan langsung dan koordinasi lintas sektor.
“Dari pemerintah pusat akan kita dorong, kita bantu, kita kembangkan supaya lebih efektif,” ujar Prabowo.
Presiden mengungkapkan, model pengelolaan sampah seperti TPST Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (BLE) mulai diadopsi sejumlah daerah. Berdasarkan laporan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedikitnya 13 kabupaten telah mengembangkan sistem serupa.
Menurut Prabowo, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mencapai target pengendalian sampah secara nasional dalam waktu relatif singkat.
“Dalam dua sampai tiga tahun kita harus bisa kendalikan sampah di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Selain itu, Presiden menyambut target Pemerintah Kabupaten Banyumas yang ingin mewujudkan konsep zero waste to money pada 2028. Ia optimistis target tersebut dapat tercapai jika didukung sinergi kebijakan dan implementasi yang konsisten.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti inovasi pemanfaatan hasil olahan sampah, salah satunya produksi genteng dari material daur ulang. Ia menilai produk tersebut memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam program bantuan perbaikan rumah.
“Gentengnya cukup murah dan bisa kita pertimbangkan masuk dalam anggaran bantuan perbaikan rumah,” katanya.
Presiden menjelaskan, dalam skema bantuan perumahan saat ini, alokasi anggaran mencapai sekitar Rp20 juta per unit. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp4–5 juta dapat dialokasikan untuk kebutuhan genteng.
Lebih jauh, Prabowo menekankan pentingnya penggunaan material bangunan yang sehat dan estetis. Ia mendorong pengurangan penggunaan atap berbahan seng yang rentan berkarat dan berdampak kurang baik bagi kesehatan maupun lingkungan.
“Kita ingin lingkungan yang sehat, indah, dan nyaman ditinggali,” ujarnya.
Kebijakan ini sekaligus menegaskan arah pembangunan nasional yang menempatkan pengelolaan sampah tidak hanya sebagai isu lingkungan, tetapi juga sebagai sumber nilai ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.(Sasongko)
